Penjarahan Halus: Ketika Negeri Sendiri Tak Lagi Melindungi Rakyatnya #Cerpen

Paman Doblang curhat: "Pemimpin kita? Lebih sibuk pelihara utang dan temenan sama asing! Pajak naik, rakyat diperas. Solusinya? Ya, kita dukung sesama, jangan gampang dibohongi!"

Paman Doblang curhat: "Pemimpin kita? Lebih sibuk pelihara utang dan temenan sama asing! Pajak naik, rakyat diperas. Solusinya? Ya, kita dukung sesama, jangan gampang dibohongi!"

Suatu siang di warung kopi milik Bu Sum, Paman Doblang duduk santai dengan mata mengawasi jalan. Warung itu ramai pengunjung, sebagian besar petani dan pedagang kecil yang mengeluhkan satu hal yang sama: pajak yang kian hari kian menghimpit.

“Paman Doblang,” kata Ujang, seorang pemuda yang duduk di sebelahnya. “Apa bener kita ini mau diambil alih sama perusahaan asing? Tiap hari harga naik, pajak makin mahal. Lah, mau makan aja ribet!”

Paman Doblang tersenyum miris sambil menyeruput kopi hitamnya, “Ujang, kita ini ibarat ayam yang dititipkan sama serigala. Pejabat di atas sana bisanya janji-janji manis, padahal yang meras rakyat duluan ya mereka juga.”

Kepala Paman Doblang menggeleng pelan. “Tahukah kau, jang, kalau sekarang harga beras naik 30% dibanding tahun lalu? Lalu coba lihat harga minyak goreng, gula, bensin—semua ikut naik. Tapi yang nggak naik? Gaji kita-kita ini, hahaha!” Tawanya hambar.

Bu Sum yang sedang menggoreng pisang ikut nimbrung, “Waduh, iya, bener tuh, Paman. Kita ini kaya diperes pelan-pelan. Mau buka warung aja, pajak naik. Penghasilan dipotong, tapi bantuan? Nggak kelihatan!”

Paman Doblang menepuk meja, “Betul! Dulu katanya ada bantuan, tapi data penerima bantuan itu nggak pernah jelas. Yang butuh malah nggak kebagian, yang mampu malah dapet jatah! Akhirnya, ya kita makin terjepit!”

Di seberang, Pak Mantri yang juga ikut mendengar mulai bertanya, “Paman, kalau gitu kenapa kita nggak protes ke pemimpin saja?”

“Ah, Pak Mantri!” kata Paman Doblang dengan nada geli. “Protes kita ini kaya ngebisik di tengah badai. Mereka sudah kepalang nyaman sama duit investor asing. Pemimpin kita lebih sibuk berteman sama asing, impor ini itu, malah hasil tani kita dibiarin busuk.”

Pak Mantri mengangguk. “Betul juga, Paman. Padahal dulu katanya ‘Bela produk dalam negeri.’ Lah, sekarang malah banyak barang luar negeri murah yang masuk. Kita yang produksi lokal mati pelan-pelan. Lalu pajak naik lagi. Astaga, mau napas aja susah!”

Tiba-tiba Ujang nyeletuk, “Paman, kok bisa sih kita nggak sadar dari dulu?”

Paman Doblang melirik Ujang sambil tersenyum getir. “Karena dari dulu kita dikasih harapan palsu, Jang. Tiap pemilu janji demi janji dibuat. Rakyat disuruh sabar, disuruh setia. Tapi lihat sekarang, yang disuruh bayar pajak besar-besaran itu siapa? Kita! Bukan mereka!”

Bu Sum mendesah, “Kalau pajak makin tinggi, rakyat mana yang bisa hidup nyaman, Paman? Saya ngurusin warung aja pusing! Pajak bulanan ada, terus pajak penghasilan juga. Tapi buat kita-kita ini nggak ada yang peduli.”

“Eh, eh! Kalian tahu nggak, tiap tahun tuh ada ratusan triliun utang yang mesti dibayar sama negara? Nah, kira-kira darimana mereka bayar utang itu, hah?” tanya Paman Doblang dengan nada menantang.

Semuanya terdiam, merenung.

“Dari rakyat, Paman?” tanya Pak Mantri ragu.

“Ya jelas!” seru Paman Doblang. “Dari kantong kita ini, pajak-pajak kita! Karena itu, pemerintah makin gencar kutip pajak. Mereka itu dapet untung, kita? Kita cuma dapet tagihan.”

Suasana hening sejenak sebelum Ujang menimpali, “Jadi, Paman, gimana dong solusinya?”

Paman Doblang mengangkat gelas kopinya, mengangguk penuh arti. “Solusinya? Kita harus cerdas, Jang. Jangan gampang digoyang berita manis. Lihat fakta, paham datanya. Kalau pemimpin pro sama asing, kita harus pro sama diri sendiri. Kita harus mulai dari yang kecil, saling dukung usaha lokal, bantu sesama. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?”

Mereka semua terdiam, merenungi kata-kata Paman Doblang. Di tengah himpitan dan kesulitan yang mereka rasakan, ada secercah kesadaran yang tumbuh: bahwa kekuatan sebenarnya ada di tangan rakyat.